Perang Jawa terjadi antara tahun 1825 dan 1830 merupakan momen penting dalam sejarah Pulau Jawa dan Indonesia. Ini adalah upaya pertama pemerintah kolonial untuk menghadapi pemberontakan sosial yang melibatkan banyak daerah di pulau tersebut. Dalam perang ini, hampir 200. 000 orang Jawa tewas, dan sekitar 25% tanah di pulau tersebut mengalami kerusakan berat.

Belanda juga mengalami kerugian dalam perang, dengan 8. 000 tentara Eropa dan 7. 000 pasukan Indonesia tewas. Beranda juga menghabiskan sekitar 20 juta gulden untuk biaya Perang Jawa. Kedua belah pihak mengalami kerugian yang besar baik dalam segi material maupun non-material.

Sejarah Perang Jawa berhubungan erat dengan pemerintahan Kesultanan Yogyakarta yang berdiri sejak tahun 1755. Kesultanan ini muncul setelah penaklukan militer.

Terdapat pembagian wilayah antara Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta antara Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta. Kesultanan ini telah lama berhubungan dengan Kompeni Hindia Timur Belanda. Mangkubumi, sultan pertama, menyadari kelemahan Belanda yang masih baru, tetapi alih-alih menantang mereka, ia memilih untuk bersikap cerdik dan sabar menunggu waktu yang tepat untuk menjatuhkan kompeni tersebut.

Mangkubumi meninggal pada tahun 1792, dan Yogyakarta menjadi negara yang makmur. Namun, setelah dia digantikan oleh Sultan Hamengkubowono II, kebijakan baru yang berbeda dari ayahnya diterapkan. Dalam sepuluh tahun (1792-1800), banyak penasihat Mangkubumi dipecat dan diganti dengan penasihat muda yang kurang berpengalaman.

Di dalam keraton, terjadi banyak persengkokolan yang semakin membahayakan. Sultan II menggunakan sistem pemerintahan yang kejam dengan menjadikan pajak hingga enam kali. Ia memeras rakyat untuk mendapatkan pajak dan acuh tak acuh terhadap residen Belanda, menyadari kelemahan tersebut Kompeni Hindia Timur Belanda, yang membuat para residen Belanda mengkritiknya.

Kesultanan Yogyakarta adalah negara yang luas dan kaya, dengan batas wilayah yang jelas. Namun, pada abad ke-19, perbatasan ini berubah drastis. Sultan Hamengkubuwono II, yang terkenal berani, tidak dapat menghadapi kompresi dari Daendels dan harus memberikan sebagian wilayahnya. Wilayah yang diberikan termasuk daerah esensial yang kaya kayu jati, seperti Grobogan, Wirosari, Selo, Warung, dan Jipang

Sejak R. M. Sundoro menjadi Sultan Hamengkubuwono II, menjadikan suasana keraton bertransformasi. Karakter Sultan berbeda dari ayahnya, dan banyak konflik terjadi, baik dengan kompeni maupun di dalam keraton. Ratu Kencono Wulan dan Pangeran Notokusumo memanipulasi untuk melawan putra mahkota, menuduhnya setia pada kompeni. Sultan juga memecat Patih Danurejo II. Karena berbagai korupsi yang dilakukan, Daendels kemudian menggantikan Sultan Hamengkubuwono II dengan putra mahkota pada tahun 1810 dan mengangkat kembali Patih Danurejo II.

Setelah menaklukan Kesultanan Yogyakarta, Janssens menggantikan posisi Daendels pada Mei 1811 dan memindahkan markas ke Semarang, meninggalkan garis pertahanan yang ada. Pada tanggal 18 September 1811, Janssens akhirnya menyerah kepada Inggris dan menandatangani Naskah Kapitulasi Tuntang. Beberapa hari setelahnya, Inggris mengirim Robison ke Yogyakarta untuk memastikan semua perjanjian yang dibuat oleh Daendels.

Sultan Hamengkubuwono II memanfaatkan situasi ini untuk merebut kembali kekuasaan dari putra mahkotanya, yang juga merupakan anaknya sendiri. Konflik internal dan eksternal seperti ini berlarut-larut hingga kekuasaan VOC di Pulau Jawa. Pada awalnya, kedatangan VOC disambut dengan baik oleh para pejabat keraton, namun seiring berjalannya waktu, VOC justru mulai menusukkan duri dari belakang. Mereka mulai ikut campur dalam urusan internal keraton, yang semakin memperburuk konflik di dalam Kesultanan Yogyakarta.

Para punggawa keraton mulai kehilangan pegangan terhadap tradisi dan adat istiadat Jawa karena mereka cenderung mengikuti norma-norma Barat yang dibawa oleh Belanda. Situasi ini mengakibatkan kekhawatiran di hati Pangeran Diponegoro. Sebagai pengusung gagasan revolusi Perancis, Daendels melaksanakan reorganisasi dengan melibatkan elit Jawa dalam sistem administrasi kolonial, sekaligus meletakkan dasar bagi pemerintahan yang lebih modern.

Perubahan besar yang mengganggu tatanan masyarakat Jawa membuat Pangeran Diponegoro merasa prihatin terhadap kondisi negaranya. Salah satu tuntutan yang diungkapkan oleh Pangeran Diponegoro adalah kembalinya tatanan Jawa seperti sebelum reformasi yang dilaksanakan oleh Daendels pada tahun 1808. Dalam pandangan masyarakat Jawa pada abad ke-19, Pangeran Diponegoro dipandang sebagai sosok Ratu Adil.

Aspek Sultan Agung sebagai seorang raja yang arif bijaksana memiliki makna yang sangat mendalam dalam sejarah Jawa, khususnya bagi Pangeran Diponegoro. Banyak perilaku Pangeran Diponegoro sebagai pemimpin selama Perang Jawa yang mencerminkan kesamaan dan ideal yang selaras dengan sifat seorang raja bijaksana dalam tradisi Jawa. Dalam terminologi Jawa tradisional, raja yang ideal adalah pribadi yang senantiasa mencari ilham dan tuntunan batin dari Tuhan. Ia akan bermeditasi dan merenungkan keinginannya kepada Roh Yang Maha Suci.

Sebagai sosok yang dianggap sebagai Ratu Adil, Pangeran Diponegoro berhasil menyatukan beragam elemen sosial di bawah bendera cita-cita Islam Jawa. Meningkatnya pengaruh Barat serta kehilangan arah para pemimpin keraton membuat rakyat merasa kehilangan sosok pemimpin yang mampu melindungi dan mengayomi mereka. Dalam situasi ini, rakyat beralih ke Pangeran Diponegoro, yang dengan peka memahami serta memperhatikan keadaan dan kebutuhan masyarakat.

Masyarakat menganggap bahwa Pangeran Diponegoro sebagai sosok yang mampu membimbing mereka melalui masa transisi yang penuh tantangan ini menuju kejayaan yang diimpikan. Daya tarik Pangeran Diponegoro terletak pada kemampuannya untuk berada di tengah-tengah rakyat yang sedang menderita dan kehilangan sosok pemimpin yang dapat memberikan perlindungan di tengah arus penetrasi Barat yang semakin meresap ke dalam kehidupan mereka. Situasi ini mulai terasa sejak pemerintahan Residen Daendels. Di bawah kekuasaan Daendels, wilayah kekuasaan raja-raja Jawa, khususnya Yogyakarta dan Surakarta, semakin menyempit. Penyempitan ini terjadi karena sebagian besar daerah diserahkan kepada Belanda sebagai imbalan atas dukungan yang mereka berikan.

Belanda menginginkan wilayah pantai utara Jawa, sehingga secara bertahap daerah-daerah tersebut diambil alih. Pada tahun 1677, Kerawang dan Semarang berada di bawah kekuasaan Belanda, diikuti oleh Cirebon, Rembang, Jepara, Surabaya, Pasuruan, dan Madura pada tahun 1743. Dengan hilangnya kendali atas daerah pesisir, kerajaan Mataram semakin mengurangi aktivitas pelayaran dan perdagangan, dan lebih memusatkan perhatian pada sektor pertanian. 

Perpecahan dalam keluarga kerajaan Mataram tidak hanya melemahkan kekuasaan kerajaan, tetapi juga memperkuat pengaruh Belanda. Setiap kali terjadi perselisihan antara keluarga bangsawan di kraton, pihak Belanda akan campur tangan, dan pada akhirnya merugikan kerajaan secara keseluruhan.

Pada masa pemerintahan Daendels, terdapat tindakan untuk ikut campur dalam tata cara di istana. Salah satu contohnya adalah keinginannya untuk memiliki derajat yang setara dengan Sultan saat upacara kunjungan resmi diadakan di kraton. Dalam upacara tersebut, Daendels mendesak agar para pejabat Belanda diperkenankan untuk duduk sejajar dengan raja dan meminta agar sajian sirih dihapuskan. Raffles kemudian melanjutkan usaha serupa dalam kehidupan di kraton. Keadaan ini menimbulkan rasa kekecewaan dan ketidaksenangan di kalangan beberapa golongan bangsawan.

Sebelum meletusnya Perang Jawa, terjadi sebuah konflik antara Pangeran Diponegoro dengan Smissaert. Konflik politik ini mencapai klimaks pada saat akses jalan menuju Tegalrejo, tempat kediaman Pangeran Diponegoro, ditutup. Setelah mengetahui hal tersebut kemudian pengikut Pangeran Diponegoro kemudian mencabut pancang-pancang yang dipakai untuk menutup jalan tersebut. Insiden ini memicu terjadinya konflik terbuka antara Smissaert dan Danurejo melawan Pangeran Diponegoro, yang melibatkan penggunaan kekuatan bersenjata.

Pangeran Diponegoro mendapatkan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat yang berkumpul di Tegalrejo untuk membantunya melawan penjajah Belanda dan komunitas Cina dalam Perang Sabil. Menyadari hal tersebut, Residen Smissaert menuduh Pangeran Diponegoro berupaya memikat simpati rakyat dengan menggerakkan mereka untuk berhimpun di Tegalrejo. Namun, Pangeran Diponegoro menolak tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa kehadiran masyarakat adalah inisiatif mereka sendiri dan tidak ada kaitannya dengan dirinya.

Selanjutnya, Dalem Tegalrejo dihancurkan dan dibakar. Namun sebelum itu, Pangeran Diponegoro telah berhasil mengelak ke Selarong, tempat persembunyian yang telah dipersiapkan jauh hari sebelumnya. Di akhir bulan Juli 1825, beberapa orang bangsawan Yogyakarta telah berkumpul di Selarong. Mereka bersama-sama merumuskan strategi dan langkah taktis untuk menentukan sasaran serangan yang akan dilakukan.

Struktur kepemimpinan perlawanan Diponegoro dipimpin oleh Pramudeng Prang, yaitu Sultan Ngabdulkamid Herucokro Kabirul Mukminim Sayidin Panotogomo Senopati ing Ngalogo Sabilullah, yang tak lain adalah Pangeran Diponegoro sendiri. Panglima Tentara dijabat oleh Alibasah Ngabdul Mustapa Sentot Prawirodirjo, sementara komando untuk wilayah perang (mandala) di Pajang, Yogyakarta, dan Bagelen diemban oleh Alibasah Kasan Besari, Alibasah Sumonegoro, dan Pangeran Diponegoro .

Pada awal Perang Jawa, kondisi masyarakat sangat tidak stabil. Beban yang harus dipikul oleh rakyat semakin berat akibat meluasnya pengaruh Belanda dalam kehidupan mereka. Praktik tanam paksa yang diberlakukan semakin menambah penderitaan, disertai dengan pajak tanah yang harus dibayarkan. Sementara itu, para pejabat pribumi banyak yang hanya mementingkan diri sendiri, menghabiskan kekayaan mereka dengan berkunjung ke tempat pelacuran dan mengisap candu, tanpa memikirkan kesengsaraan yang dialami oleh rakyat.

Kondisi tersebut menciptakan kesenjangan sosial antara rakyat dan para pemimpin mereka. Pada permulaan Perang Jawa (1825-1827), Belanda menghadapi berbagai kesulitan. Mereka hanya memiliki tiga resimen pasukan—satu resimen infanteri, satu resimen huzar, dan satu resimen artileri—ditambah dengan legion Mangkunagoro yang berjumlah kurang lebih 1. 800 orang. Salah satu tantangan besar bagi mereka adalah ketidakmampuan untuk mengenal medan dengan baik, ditambah tidak adanya peta yang layak, dengan banyak peta yang tersedia dalam kondisi buruk dan cacat. Sebagian besar wilayah Kesultanan Yogyakarta berbukit-bukit, yang semakin menyulitkan mereka.

Ketidakpahaman terhadap medan ini menjadi kendala dalam mobilitas pasukan. Situasi cuaca yang tidak menentu antara musim kemarau dan hujan juga menjadi tantangan tersendiri. Ditambah lagi, karakter pemberontak yang mereka hadapi dikenal sebagai sosok pemberani dan fanatik, yang sangat antipati terhadap orang Eropa dan Cina. Pada dasarnya, strategi Diponegoro adalah merampas region kesultanan dan menghalau Belanda serta orang Cina dari daerah Keraton Kesultanan Yogyakarta. Ia menginginkan memperbaiki kembali tatanan dan norma-norma Jawa yang telah ada di keraton dan masyarakat.

Serbuan pasukan Diponegoro mengejutkan tentara Hindia Belanda, serta menimbulkan kepanikan di kalangan pembesar kesultanan dan pemerintah Hindia. Residen Smissaert segera menyampaikan situasi ini kepada Jenderal de Kock, mengingat asimetri kekuatan yang dramatis. Dalam serangan tersebut, pasukan Diponegoro juga melakukan penjarahan terhadap gudang-gudang logistik dan membawa hasil jarahan tersebut keluar dari kota. Imbasnya adalah banyak penduduk Yogyakarta mengalami kekurangan bahan pangan.

Sultan Hamengkubuwono V berhasil diamankan, sementara Keraton Yogyakarta tetap dipertahankan oleh pasukan pengawal keraton tanpa menimbulkan kerusakan yang berarti. Pasukan Diponegoro berhasil menaklukkan Yogyakarta hingga tujuh hari. Selanjutnya, de Kock diangkat sebagai Komisaris Pemerintah untuk Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Yogyakarta, yang memberinya kekuasaan penuh untuk menumpas pemberontakan di kedua daerah tersebut.

De Kock menyadari betapa krusialnya bekerja keras untuk mengatasi berbagai macam tantangan. Ia kemudian menghimpun seluruh pasukannya yang menyebar di berbagai wilayah Nusantara untuk berkumpul di Jawa. Dengan perencanaan yang matang dan cermat, Jenderal de Kock merancang operasi besar-besaran untuk merebut kembali Yogyakarta dan memisnahkan markas Pangeran Diponegoro di Selarong. Ia mengirimkan surat kepada Pangeran Diponegoro dan menerima balasan dari pihak Diponegoro. Setelah membaca balasan tersebut, de Kock segera memerintahkan penyerangan terhadap Selarong. Namun, ia terperangah mengetahui bahwa Selarong telah kosong; Pangeran Diponegoro beserta pasukannya sudah melarikan diri. Kejadian ini membuat peperangan semakin berkepanjangan.

Selama dua tahun operasi pengejaran yang dipimpin oleh Jenderal de Kock, tidak ada kemajuan militer yang signifikan. Meski demikian, pengalaman yang didapat oleh prajurit NOIL dalam mengenal medan menjadi sangat berharga, terutama mengingat Pulau Jawa telah berada dalam keadaan aman dan tenteram selama hampir sembilan tahun sejak tahun 1816. Meskipun beberapa pangeran yang memimpin pasukan Diponegoro berhasil ditangkap atau menyerah, peristiwa tersebut tergolong langka. Hingga tahun 1826, para pejabat sipil menilai bahwa operasi militer tidak mengalami kemajuan dan tidak mampu menyelesaikan masalah yang ada.

Kekalahan Diponegoro pada tahun 1830 membuka jalan bagi penerapan 'Cultivation System' yang digagas oleh Johannes van den Bosch (1830-1877). Dalam sistem ini, produk-produk dari Jawa dibeli oleh pemerintah kolonial Belanda dengan harga tetap yang rendah, kemudian dijual di pasar internasional sesuai dengan harga global. Sistem ini menghasilkan keuntungan bersih bagi Belanda sebesar 832. 000. 000 gulden (setara dengan 75 miliar USD saat ini), yang membantu meringankan hambatan peralihan negara tersebut menuju ekonomi industri modern.

Perkembangan pasca-Perang Jawa semakin memperkuat keprihatinan Diponegoro terhadap ketidakadilan dalam perdagangan antara Jawa dan kekuasaan kolonial Belanda. Mustarom (2017) mencatat bahwa setelah perang berakhir, Belanda secara tak terbantahkan menguasai pulau Jawa dan memulai fase baru dalam pemerintahan kolonial dengan diberlakukannya "sistem tanam paksa" (cultuur stelsel) pada tahun 1830-1870 oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch, yang menjabat antara 1830-1834. Hal tersebut menandakan terjadinya kolonialisme Belanda yang sebenarnya di Jawa.

Kondisi rakyat kian tertekan, ditambah dengan pengasingan Pangeran Diponegoro. Pada tahun 1830, selain Pangeran Diponegoro, Susuhunan Surakarta, Pakubuwono VI, juga diasingkan oleh Belanda ke luar Jawa, tepatnya ke Ambon, di mana ia meninggal pada tahun 1849. Pangeran Diponegoro kemudian dipindahkan ke Manado pada 7 Mei yang sebelumnya diasingkan ke Batavia. setelah Enam tahun wafatnya Susuhunan Pakubuwono VI, Pangeran Diponegoro kemudian wafat pada 8 Januari 1855 di Makassar.

Pengasingan terhadap Sunan Pakubuwono VI terjadi meskipun selama Perang Jawa, Keraton Surakarta secara resmi menjadi bagian dari Belanda. Ia dicurigai mendukung Pangeran Diponegoro dan menunjukkan ketidaksenangannya terhadap Belanda. Faktor-faktor inilah yang memicu pengasingannya. Dengan demikian, perang ini menjadi penanda berakhirnya proses yang telah berlangsung sejak masa Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels (1808-1811).

Perubahan yang terjadi juga dapat ditelusuri kembali ke era Serikat Perusahaan Hindia Timur (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) yang berlangsung dari 1602 hingga 1799, di mana hubungan antara Batavia dan kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian selatan telah terjalin di antara para pejabat setingkat duta besar, mirip seperti interaksi antara negara-negara berdaulat. Namun, keadaan berubah menjadi periode “puncak kolonial” di mana para raja menduduki posisi bawahan terhadap kekuasaan kolonial Eropa.

Kegiatan perjuangan militer Pangeran Diponegoro dilakukan sebagai bentuk penegakan Balad al Islam (negara Islam). Bagi Diponegoro dan pasukannya, perang melawan Belanda dan sekutunya dipandang sebagai jihad, yaitu perjuangan melawan kaum kafir yang menyerang, mengusir, dan merampas hak umat Islam, serta melawan orang-orang yang mereka anggap murtad, yaitu umat Islam yang bersikap menolong musuh dalam memusuhi dan melakukan agresi terhadap sesama umat Islam.

Pada masa itu, istilah "sabil" dan "sabilillah", yang memiliki makna khusus, digunakan sebagai pengganti kata "jihad". Istilah "sabil" dan "sabilillah" merupakan singkatan dari "jihad fi sabilillah", yang secara khusus merujuk pada peperangan melawan para kafir (Mustarom, 2017). Selama lima tahun tersebut, Pangeran Diponegoro dan Belanda menjadi dua pihak utama yang terlibat langsung dalam konflik ini, masing-masing berusaha mempertahankan kepentingan mereka. Meski demikian, pasukan elit Belanda secara bertahap berhasil memukul mundur pasukan yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Berbagai strategi telah digunakan oleh Pangeran Diponegoro dan para pengikutnya. Perlawanan Diponegoro, yang dikenal sebagai Perang Jawa (1825-1830), merupakan salah satu perlawanan terbesar terhadap pemerintahan kolonial Belanda di Jawa pada awal abad ke-19.

Sejarawan Peter Carey menyebut perlawanan Diponegoro sebagai tanda akhir dari tatanan lama di Jawa dan permulaan era modern. Dalam konteks ini, Perang Jawa dapat dianggap sebagai bagian dari perubahan besar yang mengguncang dunia pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Perang yang berlangsung hampir lima tahun itu secara resmi berakhir melalui tipu daya, bukan melalui pertempuran yang menentukan. Nilai-nilai luhur yang diyakini oleh masyarakat Jawa, termasuk Pangeran Diponegoro, dimanfaatkan oleh de Kock sebagai kelemahan untuk menjatuhkan mereka; strategi de Kock pun benar-benar tepat sasaran. Bagi rakyat Kesultanan Yogyakarta, perang ini menyebabkan penderitaan yang mendalam, baik secara fisik sekaligus secara emosional.

Perubahan paling signifikan setelah perang adalah perubahan batas wilayah antara Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta. Pada tanggal 25 sampai 27 September 1830, sebuah perjanjian terkait batas wilayah diselenggarakan di Klaten. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Sultan Hamengkubuwono V, Van Sevenhoven (Komisaris untuk Keraton), J. F. W. van Nes (Residen Yogyakarta), Patih Danurejo, serta Susuhunan Pakubuwono VI yang disertai oleh Panembahan Buminoto, Panembahan Mangkurat, dan Sosrodiningrat.

Selain itu, perubahan krusial lainnya adalah ketika Gubernur Jenderal van den Bosch, melalui resolusinya pada 18 Desember 1830, melarang Sunan dan Sultan untuk menyelenggarakan gerbang pajak di dua wilayah kerajaan tersebut. Ia juga mencabut keputusan Gubernur Jenderal sebelumnya yang mulai berlaku pada 1 Januari 1831. Akhir perang tersebut memberikan kemenangan kepada Belanda, yang kini memiliki kekuasaan mutlak atas Pulau Jawa, dan menandai dimulainya era kolonialisme yang resmi di pulau tersebut. Sebagai langkah awal dalam penjajahannya, Belanda memperkenalkan sistem Tanam Paksa atau cultuur stelsel di bawah kepemimpinan Johannes van den Bosch antara tahun 1830 hingga 1848.